PEMALSUAN KETERANGAN SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Wilyah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pembatalan Perkawianan akibat Pemalsuan Keterangan dalam Yurisdiksi Pengadilan tinggi Agama Makassar Persepektif hukum Islam. Dengan tujuan: a) mengetahui Faktor penyebab suami melakukan Pemalsuan Keterangan yang mengakibatkan perkawinannya dibatalkan b) mengetahui Pertimbangan Hukum pengadilan dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan keterangan c) mengetahui Status Hukum Istri dan Anak yang dibatalkan Perkawinannya akibat pemalsuan keterangan. Penelitian disertasi ini tergolong field research kualitatif diskriftif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum Islam. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri dari para Hakim, Panitera dan Kepala KUA; Selain itu data penelitian digali pula dari beberapa dokumen terkait serta bahan bacaan dari berbagai literatur sebagai pelengkap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi. Data yang ditemukan diolah secara kualitatif dan dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang penyebabkan Suami melakukan pemalsuan keteranngan dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu: faktor poligami, ketatnya syarat izin poligami dari pengadilan Agama. Pertimbangan hukum yang digunakan  pengadilan dalam membatalkan perkawinan suami, kerena tidak ada izin istri, Adanya pemalsuan keterangan yang dilakuan suami. Adapun Status Istri dan Anak akibat dari Pembatalan Perkawinan tersebut, istri berstatus janda disebabkan  perkawinannya sudah sah secara agama setelah memenuhi syarat materil, meskipun dibatalkan oleh pengadilan Agama karena melanggar syarat formil dan Status Anak tetap menjadi anak sah, artinya hubungan perdata antara anak dan orangtuanya tidak terputus, khusnya hak nafkah, Nasab dan hak waris. Implikasi penelitian bahwa, Pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan keterangan sudah sejalan dengan hukum Islam, yaitu  jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, meskipun menolak pembatalan perkawinan itu merupakan kemaslahatan tapi mudharatnya lebih banyak dari pada maslahatnya, khususnya kemudaratan istri dan merusak masa depan anak-anaknya, Namun terdapat kelemahan dalam putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan keterangan yaitu terlalu ketatnya perizianan poligami sehingga, banyak  terjadi pemalsuan keterangan seperti pemalsuan administasi perkawinan dan pemalsuan keterangan lisan. Untuk  menghindari pemalsuan keterangan sebaiknya syarat izin istri bagi suami yang hendak berpoligami ditiadakan dan ketentuan boleh tidaknya izin poligami hanya bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.